Minggu, 25 Maret 2012

Kebijakan Pemerintah Untuk Menyiagakan Aparat TNI

Kebijakan pemerintah untuk menyiagakan aparat TNI saat menghadapi demo menuai kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya orang nomor satu di Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Di sela-sela acara panen raya di desa Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar, Surakarta, Minggu (25/3/2012), Din menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk sikap keras kepala dari pemerintah dalam rencana menaikkan harga BBM.

"Pengerahan tentara itu menandakan pemerintah bersikukuh dengan kebijakan tersebut, dan tidak dalam porsinya TNI harus berhadapan dengan mahasiswa. Seharusnya TNI mengamankan negara dari ancaman luar terhadap simbol-simbol negara atau obyek vital," kata Din Syamsuddin, Minggu. Ketua PP Muhammadiyah tersebut juga menambahkan bahwa munculnya aksi tersebut karena aksi menolak kenaikan BBM tidak ditanggapi.

"Sayangnya di negara kita ini, unjuk rasa atau unjuk pikir atau demonstrasi itu berbeda dengan luar negeri; meskipun hanya satu orang yang demo, pasti cepat ditanggapi," katanya. Sikap pembiaran dari pemerintah tersebut yang dianggap menjadi sebab terjadinya bentrok. Din Syamsuddin juga mengecam kebijakan tersebut hanya akan menyengsarakan rakyat.

Oleh karena itu, Muhammadiyah bersama elemen masyarakat lainnya berencana mendatangi Mahkamah Konstitusi yang akan mengajukan pertanyaan apakah kebijakan menaikkan BBM tersebut bertentangan dengan keputusan MK, bahwa MK telah membatalkan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Migas tentang pelepasan harga minyak bumi dan gas yang mengikuti pasar.

0 komentar: